PT PAL segera meluncurkan kapal baru jenis Landing Platform Dock (LPD) untuk TNI Angkatan Laut, kata Direktur Utama Harsusanto di Jakarta, Selasa.

“Rencananya kapal diresmikan pada akhir pekan ini,” katanya, di sela-sela Seminar Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan yang digagas Departemen Pertahanan.

Harsusanto mengatakan, kapal baru jenis LPD itu akan dinamai KRI Banjarmasin dan merupakan kapal LPD ketiga dari empat LPD yang dipesan untuk TNI Angkatan Laut.

LPD pertama dan kedua, dibuat di Korea Selatan sedangkan LPD ketiga dan keempat dilakukan PT PAL.

Ia mengatakan, hingga 2014 PT PAL telah mendapat kontrak dari Departemen Pertahanan dan TNI Angkatan Laut yakni dua kapal selam, dua kapal perusak kawal rudal (PKR), 11 unit KCR-40, tujuh unit kapal angkut tank (AT), 17 unit tank amfibi, dan 25 unit peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

“Untuk kapal selam, masih dalam perencanaan. Sedangkan untuk PKR dalam proses tender atau menunggu Tim Evaluasi Pengadaan Dephan. Dan bagi kapal angkut tank kini dalam pembahasan dengan Dislitbang TNI Angkatan Laut,” ujar Harsusanto.

Sementara untuk peningkatan kemampuan kapal perang TNI Angkatan Laut akan melaksanakan antara lain pemasangan rudal, sonar dan pengalihan fungsi, katanya menambahkan.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan kebutuhan kekuatan pokok minimun TNI Angkatan Laut 2010-2019 disesuaikan dengan kemampuan PT PAL.

“Kami telah lama berkomitmen untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan nasional, dan sebagian telah berjalan. Seperti pengadaan kapal patroli cepat 57 mm dan LPD yang telah selesai satu kapal lagi…,” tuturnya.

Dalam waktu dekat TNI Angkatan Laut juga akan meminta PT PAL untuk melakukan peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut kelas van speijk dan kapal patroli cepat 57 mm, ujarnya menambahkan.

“Ini sejalan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut yang kini memprioritaskan pengaman wilayah perbatasan maritim dan pulau-pulau terdepan,” kata Kasal Agus

Sumber: Antara

Kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) buatan PT PAL yang diberi nama KRI Banjarmasin-592 resmi memperkuat TNI Angkatan Laut, sejak 28 November 2009.

Peresmian dilakukan setelah penyerahan kapal tersebut dari PT PAL ke Departemen Pertahanan untuk selanjutnya diserahkan kepada TNI Angkatan Laut dalam sebuah upacara militer di Surabaya, Sabtu.

Upacara peresmian dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Staf Umum Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono.

KRI Banjarmasin salah satu dari dua unit kapal jenis landing platform dock 125 meter, yang dibangun di galangan pembuatan kapal milik PT PAL, Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul kepada ANTARA News mengatakan, kapal buatan PT PAL tersebut menjadi kapal LPD ketiga yang masuk jajaran TNI AL. Dua kapal LPD pertama dibuat pabrik Korea Selatan, Daewoo International Corporation, dan diserahkan kepada TNI AL tahun silam.

Dibandingkan dengan dua LPD pertama, alat utama sistem persenjataan TNI AL yang dibangun di PT PAL ini mengalami sejumlah penyempurnaan mengikuti keinginan TNI AL.

Penyempurnaan itu antara lain daya angkut helikopter ditambah dari tiga menjadi lima, kecepatan kapal ditingkatkan dari 15 knot menjadi 15,4 knot, dan bentuk bangunan atas mengurangi penampang radar (“radar cross section”) sehingga membuat kapal lebih sulit ditangkap radar musuh.

Selain itu, kapal LPD tersebut juga dirancang untuk bisa dipasangi senjata 100 mm dan dilengkapi ruang khusus untuk sistem kendali senjata (fire control system), yang memungkinkan kapal mampu melaksanakan pertahanan diri.

Kapal yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan kredit ekspor ini berfungsi sebagai pengangkut kapal pendarat pasukan, operasi amfibi, pengangkut tank, pengangkut personel, juga untuk operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta pengangkut helikopter.

PT PAL sejak tahun 1980 telah menyelesaikan lebih dari 150 kapal aneka jenis.

Sumber: Antara

Pengembangan SEWACO [sensor weapon and control] atau Combat Management System [CMS] telah dilakukan dan dipasang di kapal Patroli Cepat [PC] TNI-AL, khususnya untuk pendeteksian bawah laut.

Fasilitasi RISTEK dalam mendorong PT LEN Industri untuk realisasi CMS secara bertahap dengan MFDnya Multi Function Display] telah dibuktikan pada tahun 1998 yaitu pemasangan 10 unit untuk sonar di 10 kapal jenis Parchim.

Tahun 2009 ini telah dilakukan koordinasi antara MABESAL, RISTEK dan PT LEN Industri untuk sinkronisasi program baik dari segi anggaran, tahapan pencapaian kemampuan PT LEN Industri serta kesiapan kapal yang akan disediakan oleh TNI-AL.

Rencana dimaksud telah disepakati oleh masing-masing pihak sesuai fungsi, dimana tahapan MFD yang diterapkan pada kapal Parchim dikembangkan menjadi CMS yang dapat diapllikasi oleh Kapal Parchim, Sigma maupun Patroli Cepat, sedangkan tahap berikutnya adalah diarahkan menjadi IWS untuk kapal Van Speejk.

Pelaksanaan kesepakatan tersebut akan dapat direalisasi terutama semangat untuk pembuktian design ngineering dalam negeri, dimana ketiga pihak akan mengawal secara bersama khususnya untuk applikasi prototype CMS yang dapat berfungsi di kapal Parchim pada tahun 2009 ini.

Sehubungan dengan hal dimaksud, maka pada tanggal 15–16 Oktober 2009, telah diadakan kunjungan ke TNI AL Surabaya [Disenlekal, Dislitbangal, Asrena Kasal, Asdep PTE dan staf, GM PT LEN Industri dan staf] untuk melihat secara langsung kondisi Kapal Parchim untuk rencana pemasangan CMS Under Water Console. Kunjungan dilanjutkan pada kapal jenis Van Speejk dan Corvet yang diharapkan PT LEN Industri dapat mengantisipasi rencana kebutuhan dalam negeri untuk pengadaan peralatan kapal khususnya CMS.

Kapal eks hibah jerman timur kelas Parchim yang berjumlah 16 buah dengan kelengkapan sonar system, saat ini hanya dioperasikan untuk kapal patroli, dimana seharusnya kapal ini berfungsi untuk pendeteksian musuh melalui bawah laut. Kondisi ini telah berulang kali diupayakan oleh TNI-AL untuk dikembalikan sesuai fungsi, tetapi dikarenakan kondisi keuangan negara, maka realisasinya agak terhambat. Untuk itu telah diadakan kesepakatan dalam pemenuhan tersebut perlu sinergi program untuk memacu daya saing industri serta percepatan hasil akhir sesuai kebutuhan user. Upaya TNI-AL untuk melakukan perbaikan kapal dimaksud telah
dibuktikan oleh pihak swasta nasional terutama untuk perbaikan transducer, sedangkan kemampuan PT LEN Industri untuk pengembangan CMS telah dilaksanakan melalui kegiatan yang difasilitasi oleh RISTEK sejak tahun 2008 s/d 2010.

Pengembangan CMS ini diarahkan pada kapal jenis Van Speejk, dengan pertimbangan secara fungsi kapal ini mempunyai kelengkapan yang masih memadai. Sudah barang tentu kegiatan ini perlu tahapan pencapaian bertahap yang diharapkan tahun 2009 ini hasil kerja PT LEN Industri dapat dilakukan di kapal Parchim.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian mencakup :
1) Konsep R & D CMS yang dikembangkan oleh PT.LEN Industri , perlu data based yang meliputi sonar, ownship data, speed lock dan Unit ekskusi dengan memberdayakan peralatan untuk penembakan torpedo dan Borja [CMS dlm skala luas ada bagian untuk udara, permukaan dan bawah air]. Kebutuhan untuk data based ini menjadi bagian dari kontribusi TNI-AL dan akan didukung sepenuhnya;
2) Perlu integrasi dan sinkronisasi antar kegiatan yang dilakukan oleh RISTEK, TNI-AL, Swasta nasional dan PT LEN Industri agar pemanfaatan anggaran dan output secara bertahap dapat dibuktikan;
3). Penyusunan pohon industri sebagai pijakan tahapan pekerjaan atau kegiatan akan disusun secara bersama yang nantinya dapat dipakai oleh masing-masing pihak sesuai fungsi;
4).Perlu segera diadakan koordinasi untuk penyatuan tujuan antara MABESAL [Disenlekal, Dislitbangal dan Asrena], PT BMP, PT LEN Industri dan RISTEK, dimana setiap kegiatan yang sedang berjalan perlu penyesuaian hasil akhir, dengan demikian tahun 2009 diharapkan dapat dibuktikan hasil kerja antar pihak yang lebih konkrit.

Sumber: Ristek

Bagi anda yang mengernyitkan dahi dan menggelengkan kepala saat Presiden SBY menunjuk Purnomo sebagai Menhan acungkan tangan… Apakah anda menilai Purnomo, sebagaimana saya menilai beliau?? Sama seperti anda sayapun bingung ketika Purnomo yang dipilih sebagai Menhan. Tetapi sebuah artikel dari Prayitno Ramelan telah membuka mata saya mengenai siapa sebenarnya Purnomo. Penyalinan artikel ini telah disetujui oleh yang bersangkutan.

Nama Purnomo Yusgiantoro cukup dikenal sebagai salah satu orang pintar di Indonesia. Beliau adalah seorang ilmuwan dengan gelar dan nama lengkapnya Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc., MA., Ph.D (58th). Belum lagi pengalaman penugasannya, pada Kabinet Indonesia Bersatu-I, Pak Purnomo menduduki jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak 21 Oktober 2004 hingga 21 Oktober 2009. Nah, tanggal 22 Oktober Purnomo akan dilantik presiden menjadi Menteri Pertahanan menggantikan Prof Juwono Sudarsono (67 th). Dalam proses pembentukan kabinet, seperti dikatakan presiden yakin akan terjadi suara pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. Tapi hal itu dinilainya sebagai hal yang wajar dalam demokrasi. Presiden menyatakan tidak mungkin gegabah dalam menyusun dan menetapkan menteri. “Selama 10 hari terakhir saya dibantu tim kecil bekerja untuk memastikan dengan benar (penyusunan kabinet),” tambahnya. Presiden berharap para menteri yang baru bisa menjalankan tugas dengan baik, efektif, sehingga keseluruhan program kerja kabinet lima tahun mendatang bisa dicapai dengan hasil baik.

Beberapa kalangan menilai penempatan Pak Purnomo sebagai kurang tepat, nama yang santer disebut selama ini adalah Prof Muladi, Gubernur Lemhannas dan Theo Sambuaga, Ketua Komisi-I DPR RI. Dengan pertimbangan tertentu Presiden SBY akhirnya memilih beliau sebagai Menhan. Pendapat negatif tersebut dibantah oleh bekas Menhan Juwono, yang mengatakan kepada salah satu surat kabar “Kebetulan salah satu bidang yang saya minati adalah masalah pertahanan. Begitu juga Pak Pur. Ia juga ahli dalam bidang keamanan energi dan pangan. Itu kaitannya dengan pertahanan erat sekali.” Selanjutnya Juwono menjelaskan “Kalau rakyatnya tidak cukup pangan, maka pertahanannya akan lemah. Keamanan pangan dan energi itu bagian dari tugas umum Dephan. Jadi pertahanan dalam arti luas, bukan hanya militer.” Menhan baru Purnomo, tercatat juga memiliki pengalaman dibidang pertahanan, sebagai wakil Gubernur Lemhannas.

“Sejak di Lemhannas, beliau sudah faham sekali soal pertahanan darat, laut dan udara. Karena seperti saya dulu di Lemhannas, kita berinteraksi lama dengan para perwira Angkatan Darat, Laut dan Udara. Jadi penglihatan beliau utuh” jelasnya. Tantangan kedepan bagi Dephan adalah bagaimana Dephan dalam jajaran Polhukam akan mengawal penugasan di jajaran ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam rangka pencapaian sasaran pemberantasan kemiskinan serta memelihara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Nah, itulah sekedar informasi adanya kontroversi masuknya Pak Purnomo kedalam kantor penting di Merdeka Barat. Bagaimana sebenarnya posisi sipil yang dimasukkan kedalam kandang macan yang cukup menggentarkan tadi?. Mayoritas personil Dephan memang diawaki personil militer ketiga angkatan dan PNS yang juga bersumber dari angkatan. Penulis sempat bertugas sekitar empat tahun di Dephan sebagai Staf Ahli dan Penasihat Menhan pada era Menhan Matori Abdul Djalil (Alm). Seperti diketahui Juwono Sudarsono adalah Menteri Pertahanan pertama yang berasal dari kalangan sipil. Sebelum itu selama ± 40 tahun, dari tahun 1959 hingga 1999, Menteri Pertahanan selalu dijabat oleh kalangan militer, walaupun sebelum 1959 juga dijabat oleh sipil. Juwono menduduki jabatan Menhan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dipercaya sebagai Menteri Pertahanan (1999-2000), kemudian dia digantikan oleh Prof Mahfud MD.

Dalam lima tahun mendatang, kalau tidak ada aral melintang, Pak Purnomo akan memimpin Dephan, sebuah Departemen dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Dephan merupakan salah satu dari tiga departemen (bersama Deplu dan Depdagri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Dephan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Sejak reformasi Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri dengan pemisahan TNI – Polri dan juga dilakukan pemisahan jabatan dimana Menteri Pertahanan sebagai jabatan politik, tidak lagi merangkap jabatan sebagai Panglima TNI.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, tugas Menteri Pertahanan diantaranya adalah, Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara, Menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden, Menyusun Buku Putih Pertahanan serta menetapkan kebijakan kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya, Merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya, Menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya, Bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Menteri Pertahanan dalam memimpin Departemen dibantu oleh Sekjen, Irjen, 5 orang Dirjen (Strahan, Rensishan,Pothan, Kuathan, Ranahan), 2 Badan (Litbang dan Diklat), 4 Pusat (Pusdatin, Pusku, Puskodifikasi dan Pusrehabcat). Para pejabat mayoritas berlatar belakang militer, walaupun ada Dirjen yang dijabat oleh sipil. Pejabat Sekjen dan Irjen adalah perwira tinggi TNI berbintang tiga, Dirjen bintang dua. Departemen Pertahanan adalah pemegang otoritas politik atas masalah-masalah dan kebijakan pertahanan. Sementara itu TNI mengelaborasi kebijakan pertahanan tersebut kedalam pengembangan postur TNI, doktrin, dan langkah-langkah lain yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan dan tugas-tugas operasional. Dephan memegang akuntabilitas politik kebijakan, sedang Mabes TNI memegang akuntabilitas operasional.

Kedudukan TNI langsung di bawah presiden menurut ketetapan MPR Nomor VI dan VII/200, yang memberi arti bahwa Panglima TNI mempunyai kedudukan sejajar dengan Menhan. Dalam posisi ini berarti Panglima tunduk kepada presiden yang berkedudukan sebagai seorang panglima tertinggi. Hubungan TNI dengan presiden dan dengan Dephan seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan serta UU sebenarnya masih menempatkan TNI bukan sebagai bagian integral dari Dephan, itulah masalah internal yang mungkin perlu ditata dan dipikirkan lebih lanjut.

Selain itu suatu hal yang sangat prinsip, membangun militer yang kuat jelas melibatkan banyak faktor yang berpengaruh. Dimana anggaran kebutuhan bagi TNI yang berperan sebagai elemen terpenting kekuatan pertahanan negara tercatat masih sangat terbatas. Gambaran pelaksanaan pembangunan pertahanan terlihat dari Renstra 2005-2009, dengan visi mewujudkan pertahanan negara yang tangguh, berdaya tangkal, modern dan dinamis yang mampu menjaga dan melindungi eksistensi NKRI. Kebutuhan minimal anggaran anggaran dengan peningkatan bertahap dalam 5 tahun, mulai dari 1% PD, meningkat menjadi 2% hingga 2,5% pada akhir Renstra 2005-2009 sebesar Rp 418 Triliun. Anggaran Alutsista TNI sebesar US$3,702 M yang diajukan pada setiap tahun. Dalam kenyataannya, kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi sekitar 30-40% dari total kebutuhan.

Jatuhnya beberapa pesawat terbang militer yang merupakan alutsista, modernisasi pertahanan udara, semakin tuanya secara teknologi alutsista angkatan, merupakan masalah mendasar yang akan menjadi beban tangung jawab yang cukup berat bagi Menhan baru. Masalah penting lainnya yaitu pemisahan antara peran fungsi, tugas dan tanggung jawab bidang Pertahanan dan Keamanan, yang hingga kini belum secara penuh terselesaikan, masih banyak timbul masalah mendasar diantara keduanya. Sebagai contoh, penyatuan TNI-Polri dalam menangani ancaman bahaya terorisme saja sangat sulit terlaksana, terbentur dengan Undang-undang. Belum lagi masalah-masalah lain diantara keduanya.

Dari ketiga masalah pokok diatas, bagaimana dengan peran serta posisi Pak Purnomo. Walau selama lima tahun beliau bergelut dengan masalah energi dan sumber daya mineral, dengan bekal pendidikan dan terutama pengalamannya selama bertugas di Lemhannas, penulis yakin bahwa posisi beliau kini sebagai Menteri Pertahanan akan segera dikuasainya dengan baik. Masuknya Pak Purnomo jelas sebagai pejabat dengan kredibilitas tinggi, karena mantan Menhan Juwono sebagai salah satu seniornyapun memberikan apresiasi yang baik. Kebutuhan di Dephan adalah sebuah leadership, karena Dephan masih diawaki oleh demikian banyak perwira tinggi dan pemikir lainnya.

Bagian tersulit Pak Purnomo adalah bagaimana memperjuangkan apa yang disebut memenuhi anggaran kebutuhan minimal dari TNI tersebut. Tanpa anggaran pertahanan yang memadai, nampaknya kita tetap akan berada pada status quo konvensional, sementara negara-negara dikawasan sudah demikian jauh meningkat kemampuannya khususnya teknologi perangnya. Apabila ditinjau dari sisi “Order of Battle,” kita jelas jauh tertinggal dengan tetangga. Yang kadang kita lupakan, kekuatan militer yang ampuh merupakan sebuah kekuatan diplomasi tersendiri. Hal ini nampaknya disadari oleh presiden dalam kondisi keterbatasan keuangan negara, seperti yang diungkapkannya saat pidato pelantikannya di MPR, “ Indonesia kini dapat dengan leluasa menjalankan ‘all direction foreign policy’ dimana kita dapat mempunyai ‘a million friends and zero enemy’.”

Demikian sedikit informasi tentang Departemen Pertahanan serta Menhan yang baru. Selamat bertugas Pak Purnomo, semoga selalu mendapat perlindungan Tuhan YME dalam mengemban amanah yang amat mulia tersebut.

Sumber: Prayitno @Kompasiana

Pertanyaan mendasar…
Apakah anda menemukan benua Eropa dan Indonesia disana??
Kemudian dapatkah anda menemukan pantai normandia dan berlin (medan perang Amerika Serikat di eropa -Theater Of Europe)?

Amerika Serikat yang merdeka tahun 4 Juli 1776 baru melakukan operasi dengan medan luas yang terbentang dari Normandia hingga Berlin pada tahun 1944, atau 168 tahun setelah merdeka. Sementara Republik ini yang baru berdiri pada tahun 17 Agustus 1945 telah mengadakan operasi militer sepanjang 1950an dengan luas wilayah operasi yang terbentang dari Sumatra hingga Ambon (RMS, PRRI dan Permesta)… dan saya yakin anda pasti lebih mudah menemukan Pulau Sumatra, Sulawesi dan Maluku dibandingkan Normandia hingga Berlin..Terlepas latar belakang terjadinya kejadian tersebut (tidak imbangnya kemajuan daerah-Jakarta, operasi klandestin negara lain dll)..

Tentu kita tidak dapat membandingkan mengapa saat ini Amerika Serikat sudah sangat maju sementara Indonesia masih seperti yang anda lihat (saya tidak akan membahasnya karena itu bukan domain saya)..

Apa yang saya coba ingin katakan adalah…. (silahkan tebak sendiri)…

Ketika tahun lalu banyak terjadi kecelakaan dan banyak orang menyatakan lemahnya pertahanan Indonesia dikarenakan alutsista TNI yang sudah menua maka semua orang akan menyalahkan anggaran TNI yang hanya sedikit. Tetapi ingatkah anda pada tahun 1963, sekelompok mahasiswa UGM telah meluncurkan roket dengan hanya dana yang terbatas?? Mereka melakukan itu karena terlecut oleh ucapan Bung Karno, sebagai bangsa kita tidak boleh bermental tempe (saya lupa bunyi ucapan aslinya)..

Jadi apakah anggaran menjadi pangkal semua masalah melemahnya pertahanan Indonesia? Jelas, ketika tidak ada uang maka negara ini tidak mampu membeli alutsista apapun.. tetapi apa yang ditunjukkan oleh mahasiswa dari UGM yang meluncurkan roket menunjukkan jika anda punya niat maka apapun akan dapat dilakukan.. Sehingga saya cenderung memilih bahwa selama ada niat dari pemerintah untuk membangun TNI maka tanpa anggaran yang besar pun, situasi TNI tidak akan seperti hari ini yang anda lihat..

Saya pernah mengulas tentang sebuah teori yaitu butter vs bullet, dan 5 tahun yang lalu Pemerintah cenderung bergeser kearah butter dan melupakan bullet (dan baru tersadar ketika banyak pesawat TNI AU jauh) sementara Negara-negara disekitar Indonesia telah mencoba untuk menyelaraskan antara butter dan bullet secara bersamaan.. Sehingga kita mau tidak mau harus memulai dari sekarang untuk membangun pertahanan Indonesia yang kokoh..

Pernah terdengar kabar, bahwa negara-negara lain meminta secara halus kepada Indonesia untuk mengerem pembelanjaan alutsista karena dikhawatirkan akan terjadi arms race dikawasan asia tenggara (hal tersebut terdengar saat Indonesia akan melakukan pembelian sub Kilo dari Rusia, yang kemudian hingga saat ini rencana pembelian tersebut tertunda-tunda.. Bagi saya, untuk apa pemerintah memperhatikan hal tersebut.. tanpa Indonesia membeli alutsista terbaru pun, Singapura telah melakukan pembelian F-15 dan Malaysia telah melakukan pembelian 2 sub scorpene, Apakah mereka peduli saat TNI mengalami kelumpuhan saat diembargo periode tahun 90an (kecuali Singapura yang menjadi pasar gelap suku cadang pesawat TNI AU), yang kemudian berbuntut lepasnya Tim-Tim dengan sangat mudahnya.. Lemah atau kokohnya TNI maka Indonesia lah yang menikmati, kitalah yang menikmati untungnya bukan orang lain…

Maka pertanyaan mendasar saya, apakah Presiden SBY memiliki niat dalam 5 tahun kedepan akan membangun alutsista TNI.. Karena anggaran Pemerintahlah yang membuat…

Right or wrong Mr SBY is our President, But i will more proud of you if you can make our TNI more stronger than before…

Pemerintah Indonesia secara resmi menghentikan kerja sama dengan Naval Medical Research Unit 2 (Namru-2).

Berkaitan dengan hal itu, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari telah mengirim surat kepada pemerintah Amerika Serikat. “Dengan hormat, pemerintah Republik Indonesia menyatakan penghentian kerja sama,” ujar Siti Fadilah seperti yang ditulis dalam suratnya kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron Hume.

Surat penghentian kerja sama itu disampaikan pada 16 Oktober dengan nomor 919/Menkes/X/2009. Surat juga ditembuskan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri-Sekretaris Negara.

Dalam suratnya, Fadilah menyatakan apresiasinya terhadap kerja sama dengan Namru dalam bidang kesehatan dan teknologi. “Pemerintah juga menyatakan penghargaan atas kerja sama yang telah dibangun sejak 16 Januari 1970,”katanya.

Beberapa waktu yang lalu kerja sama pemerintah dengan Namru-2 sempat menimbulkan polemik. Fadilah menghendaki kerja sama tersebut dihentikan karena tidak mendatangkan manfaat serta tak memberikan keadilan dan kesetaraan. Sejumlah politikus di Senayan juga menuntut hal serupa. Bahkan, dalam kaitan dengan kasus ini, sempat beredar tudingan bahwa Namru-2 melakukan aktivitas intelijen.

Namun, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan, Namru-2 bukan operasi intelijen Amerika Serikat di Indonesia.
Alasannya, Namru-2 hanya badan pelaksana unit penelitian Angkatan Laut Amerika Serikat.”Namru2 bukan mata-mata,” kata Juwono di Jakarta, pertengahan Mei 2008.

Untuk mengurangi kontroversi, Juwono menyarankan agar dokter dari Angkatan Laut Indonesia dilibatkan dalam penelitian Namru-2.”Dari Angkatan Laut harus disertakan mengawasi, meneliti, dan mendapat manfaat dari penelitian itu,” ujarnya.

Sumber: Koran Tempo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan susunan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10) pukul 22.00. Berikut ini daftar menteri dan pejabat negara dalam kabinet baru yang akan menjabat pada periode tahun 2009-2014.

1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Assegaf Aljufrie
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
25. Menneg Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
26. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
27. Menneg Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
28. Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
29. Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: EE Mangindaan
29. Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
31. Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
32. Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
33. Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Pejabat Negara:
1. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto
2. Kepala BIN (Badan Intelijen Negara): Jenderal Pol Purn Sutanto
3. Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal): Gita Wirjawan

Sumber: Kompas

Suka atau tidak suka Kabinet baru telah terbentuk.. Dipundak merekalah Indonesia 5 tahun kedepan akan menjadi apa.. Semoga mereka membawa perubahan menuju kearah Indonesia yang lebih baik dan bukan sebaliknya.. Dan harapan saya pribadi, Indonesia tidak hanya menerapkan kebijakan soft power tetapi juga mulai berpikir untuk menerapkan kebijakan hard power agar bangsa kita tidak lagi dilecehkan oleh negara tetangga…

BANDUNG, KOMPAS – PT Pindad (Persero) Oktober ini akan mengekspor 1 juta butir amunisi ke sebuah klub olahraga menembak di Amerika Serikat. Nilai transaksinya mencapai 200.000 dollar AS.

”Rencananya, mereka memesan 10 juta butir amunisi buatan PT Pindad yang diproduksi di Malang, Jawa Timur. Tapi, Pindad sementara ini hanya mampu memenuhi pesanan 1 juta butir,” kata Direktur Utama PT Pindad (Persero) Adik Avianto Soedarsono, Sabtu (10/10) di Bandung.

Bila terjadi kesepakatan lagi, kemungkinan PT Pindad akan kembali mengirim 1 juta butir amunisi ke AS akhir tahun.

”Saat ini, kami juga baru mendapatkan izin pemerintah untuk mengekspor 1 juta amunisi,” kata Adik menambahkan.

Pemasaran produk amunisi di AS, menurut Adik, amat menjanjikan. Permintaan amunisi untuk keperluan olahraga menembak sangat tinggi.

Pemenuhan pesanan dari klub olahraga menembak di AS tersebut juga diharapkan bisa membuka jalan pemasaran amunisi produksi Pindad bagi militer AS. Produk Pindad juga dinilai berkualitas baik.

”Klub olahraga menembak itu juga sempat melakukan survei ke sejumlah produsen senjata di beberapa negara. Pilihan mereka akhirnya jatuh kepada Pindad. Mereka menanyakan, kenapa Pindad tidak berupaya menyuplai amunisi bagi militer AS,” kata Adik.

Saat ini, lanjut Adik, PT Pindad masih kesulitan melayani pesanan amunisi dalam jumlah besar. Padahal, pabrik amunisi di Malang didesain untuk menghasilkan 150 juta butir amunisi per tahun.

”Selama bertahun-tahun, Pindad kurang memaksimalkan potensi sumber daya manusia maupun peralatan yang ada karena keterbatasan pasar. Dulu, kami terbiasa menyuplai permintaan dari angkatan bersenjata dalam negeri yang jumlahnya tidak besar. Akibatnya, ketika sekarang ada permintaan dalam jumlah besar, kami kelabakan dan sulit memacu produksi,” katanya.

Ekspor juga dimaksudkan untuk mengurangi risiko kerugian perusahaan akibat kapasitas mesin dan sumber daya yang tidak terpakai.

Perketat prosedur

Menyinggung produksi senjata, menurut Adik, saat ini pemerintah masih memperketat prosedur pengiriman senjata ke luar negeri. Hal itu dimaksudkan untuk memperkecil risiko penyelundupan atau kemungkinan salah prosedur, seperti yang terjadi di Filipina beberapa waktu lalu.

”Sekarang pemerintah mewajibkan ada spesimen (contoh) tanda tangan dari pengirim dan penerima senjata. Tanda tangan itu juga harus dinyatakan atau dibenarkan secara resmi dan tertulis oleh kedutaan kedua negara,” kata Adik.

Ditanya soal dugaan penyelundupan senjata ke Filipina beberapa waktu lalu, juru bicara PT Pindad, Timbul Sitompul, menegaskan, persoalan itu sudah berakhir dan senjata telah dikirim ke negara tujuan di Afrika.

”Kami pun telah memasukkan agen yang tidak tertib tersebut ke dalam daftar hitam (blacklist),” katanya. (REK)

Sumber: Kompas

Pada saat Pemilu Presiden kemarin, masing-masing kandidat menganggap bahwa mereka memiliki peran dalam terciptanya perdamaian di Aceh. Jika anda bertanya pada saya, siapa yang paling berperan diantara ketiganya??  maka saya akan menjawab bahwa benar masing-masing kandidat memiliki peran dalam menciptakan perdamaian di Aceh, tetapi ada beberapa orang lagi yang berperan dalam menciptakan perdamaian di Aceh. Salah satunya adalah Farid Husain “the man behind scene”, yang ternyata tidak banyak diketahui orang, kalau beliau telah memberikan kontribusi yang besar dalam jalan menuju perundingan damai Malino I untuk menyelesaikan konflik Poso, perundingan Malino II untuk menyelesaikan konflik di Ambon dan Maluku, dan terakhir perundingan monumental RI-GAM di Helsinki yang akan mengakhiri 30 tahun konflik bersenjata di Aceh.

Farid Husain

Pak Farid saya minta untuk menjalin kontak. Harus berdialog langsung, tidak melalui perantara. Dulu CoHA kan lewat perantara, tidak berdialog langsung. Karena itu (kita) harus mencari kontak langsung. Harus diusahakan bagaimana berbicara langsung.

Semua langkah Farid itu saya laporkan kepada Presiden. Semua langkah yang saya ambil itu saya laporkan Presiden. Jadi,walaupun secara detail tidak diketahui langkah-langkahnya, tetapi secara umum langkah itu diketahui.

Menyelesaikan konflik di Aceh bukanlah perkara mudah, lebih dari 30 tahun telah tersimpan dendam dan kecurigaan antara masyarakat Aceh terhadap Republik ini, sehingga penyelesaian konflik yang ada membutuhkan suatu usaha yang maksimal untuk mencapainya (terlepas setelah perjanjian Helsinki, masih terjadi gangguan keamanan di Aceh, tetapi inti dari perjanjian itu tercapai yaitu Aceh tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia).

Tulisan ini saya buat untuk memberi informasi kepada publik tentang siapa saja yang berperan dalam perdamaian di Aceh sekaligus penghormatan kepada beliau-beliau, sebuah cerita tentang beberapa orang yang mewujudkan terciptanya perdamaian di Aceh, tentang seseorang yang masuk keluar hutan untuk menemui pimpinan GAM, cerita tentang beberapa orang yang tidak pernah muncul ke publik bahkan mungkin diketahui publik saat mengenang perjanjian Helsinki yang membawa perdamaian di Aceh, tentang orang-orang yang bahkan tidak diperbicangkan oleh media ketika media ramai membahas debat calon Presiden saat pemilu kemarin, tentang siapa yang paling berperan saat perdamaian Aceh. Sebagian tulisan ini adalah tulisan saudara Farid Husain dalam bukunya yang berjudul To See the Unseen (yang sayang nya sangat susah dicari) dan sebagian diambil dari sumber-sumber yang dapat dipercaya..

Pertengahan tahun 2003, ketika aceh bergolak kembali dan darurat sipil diberlakukan (dimana peraturan itu ditandatangani oleh Menko Polkam). JK mencoba menawarkan solusi lain kepada Presiden Megawati, yaitu melalui jalan damai.  Saat itu Mega menyetujui usulan JK, dan memerintahkan untuk segera menjalankan. Namun saat itu JK menginginkan perintah tertulis tapi tidak mau diberikan oleh Mega. JK kemudian meminta Farid Husain untuk mencari solusi bagi perdamaian di Aceh.

Sejak saat itulah Farid terlibat dalam proses perdamaian Aceh, hal itu dimulai dengan membuka kontak -kontak dengan pihak GAM secara informal, salah satunya adalah di suatu rumah makan khas Aceh, di kawasan Benhil, Jakarta. Dari usaha untuk membuka kontak-kontak dengan pihak GAM itulah, kemudian Farid memetakan kelompok mana saja yang memiliki pengaruh di GAM, secercah harapan muncul ketika seseorang bernama  Mahyuddin yang kemudian menjadi kunci bagi Farid untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pertemuan pertama mereka berdua dilangsungkan di rumah di JK, di Makassar, setelah pertemuan pertama itulah mulai dapat dilihat titik terang untuk menjalin kontak-kontak denga tokoh GAM. Pada titik ini Farid mencoba untuk membangun kepercayaan (trust) antaranya dirinya sebagai perwakilan (tidak resmi(pemerintah pada saat itu memiliki komitmen untuk tidak berunding dengan GAM)) pemerintah dan petinggi GAM.

Untuk menjalin kontak dengan para petinggi GAM bukanlah hal yang mudah, dalam pendekatan-pendekatan itu Farid didalam bukunya seringkali kecewa, dipermalukan dan dilecehkan, tetapi ia menganggap semua itu adalah tantangan tugas, ibarat pacaran katanya kalau ditolak satu-dua kali atau tidak diterima pulang saja dulu kemudian besok datang lagi, termasuk rencana pertemuan dengan petinggi GAM di Swedia yang beberapa kali ditunda. Maka untuk itu Farid mencoba membangun jalur komunikasi dengan petinggi GAM melalui keluarga dari mereka yang masih berada di Indonesia, agar terbangun rasa percaya.

Kontak tingkat tinggi pertama terjadi ketika Farid dan Mahyuddin yang baru pulang dari Swedia untuk menemui petinggi GAM (pertemuan yang kembali gagal) mampir ke Amsterdam, tidak disengaja didapatkan informasi bahwa salah satu panglima GAM yakni Sayid Mustafa berada disana. Pertemuan berlangsung dengan cukup panas karena Sayid berkata-kata dengan nada marah setiap menyinggung tindakan pemerintah RI di Aceh, tetapi Farid dengan gayanya yang lugas berhasil menenangkan keadaan dan pembicaraan berlangsung dengan baik. Keesokan harinya JK yang baru pulang dari Kuba akan singgah di Amsterdam, hal ini tidak disia-siakan oleh Farid untuk mempertemukan keduanya. Pembicaraan ini kemudian dilaporkan kepada Presiden Megawati.

Pintu menuju perdamaian Aceh yang lain terbuka ketika pada Desember 2003, Juha Christensen (yang telah dikenal Farid sebelumnya) menemui Farid (yang mewakili kantor Menko Kesra), untuk membicarakan mengenai penawaran produk yang dibutuhkan kantor Menko Kesra. Diakhir pembicaraan, Juha menawarkan Farid untuk dapat bertemu dengan petinggi GAM di Swedia, sejak saat itu dibangun pula komunikasi yang intens dengan Juha agar dapat bertemu dengan Petinggi GAM.

Ketika nama Juha muncul ke publik, banyak orang bertanya siapa dia?? bahkan ada beberapa orang yang mengatakan mengapa melibatkan pihak asing dalam perundingan dengan GAM?? Juha didalam buku tersebut mengatakan bahwa sejak tahun 2000, ia sudah menganalisis konflik Aceh. Pada 3 Juni 2003, ia membaca disebuah koran yang menyatakan bahwa para petinggi GAM bermukim di Swedia, dan merekalah yang mempunyai pengaruh atas konflik yang ada, Mulai saat itulah Juha membangun kontak dengan para petinggi GAM, pada saat itu pula lah ia mengetahui ada kelompok kecil d pemerintahan Megawati yang berkeinginan mencari cara baru untuk melanjutkan dialog dengan GAM. Pada Desember 2003, ia berdiskusi dengan Ahmad Fauzi Gani (Dubes Indonesia untuk Finlandia) tentang siapa yang harus dihubungi, ia disarankan untuk bertemu dengan JK. Dari situlah pertemuan dengan Farid terjadi pada bulan Desember 2003.

Sabtu 11 Februari, Farid (saat itu sebagai Deputi Menko Kesra) sebelum berangkat ke Iran, menuju ke Swedia melalui Finlandia untuk bertemu dengan petinggi GAM, sore itu, Farid yang menunggu di restoran diluar sebuah hotel menunggu Juha yang sedang bernegoisasi dengan Petinggi GAM untuk bertemu dengannya. Menjelang tengah malam Farid,yang tidak sabar berpindah menuju lobby hotel, melihat Juha dan 4 petinggi GAM (Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar Abdullah dan satu orang lainnya) keluar dari lift. Tetapi dari sorot mata mereka, terlihat bahwa ke empat orang itu tidak sedang ingin bertemu dengan Farid. Pertemuan untuk ketiga kalinya yang gagal, membuat Farid emosi dan memarahi Juha karena pertemuan didepan mata gagal kembali. Kegagalan mempertemukan Farid dan petinggi GAM ternyata membekas pada diri Juha, maka pada malam itu ia mengontak Tapani Ruokanen, agar sudi mempertemukan Farid dengan Martti Ahtisaari . Martti Ahtisaari, merupakan mantan Presiden Finlandia dan berpengalaman menjadi penengah konflik diberbagai negara. Pertemuan dengan Martti Ahtisaari, menurut Farid perlu dilaporkan kepada JK, karena hal itu akan melibatkan institusi lain sebagai penengah konflik, yang kemudia disetujui oleh JK.

Pada hari Minggu keesokan harinya pukul 9 malam, Juha dan Farid menemui Martti dirumahnya di Helsinki. Pertemuan yang tidak lazim karena Martti biasanya tidak menemui tamu di hari minggu, tetapi permintaan dari Tapani membuat Martti melakukan hal diluar kebiasaannya. Menurut Farid dalam bukunya, ketika pertemuan pertama tersebut, ia dan Juha sama-sama belum pernah bertemu Martti tetapi dengan kemampuan diplomasinya Farid mampu menyakinkan Martti untuk bersedia menjadi penengah antara pihak GAM dan pemerintah Indonesia. Di kemudian hari Juha mengatakan bahwa pertemuan dengan Martti tersebut merupakan satu tahap penting menuju perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

Pada tanggal 5 Maret 2004, Jk bertemu dengan Juha dan Farid di kantor Menko Kesra, dan meminta mereka bedua untuk tetap intens melakukan komunikasi untuk mengusahakan terjadinya perdamaian di Aceh. Pada bula-bulan itu, kondisi politik di Jakarta sudah memanas, Sby sebagai Menko Polkam pada itu telah mengundurkan diri dan berencana untuk mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pilpres tahun 2004. Pada bulan-bulan berikutnya, kegiatan pilpres makin banyak menyita kalangan pemerintaha Megawati, termasuk Sby-JK yan maju sebagai calon Presiden, sehingga untuk sementara upaya merintis perdamaian Aceh terabaikan, bahkan Presiden Megawati sendiri yang memerintahkan agar upaya itu dihentikan terlebih dahulu. Setelah Pemerintahan baru dibawah Sby-JK, usaha menuju perundingan damai semakin diintensifkan melalui peran Juha dan Farid yang saling menghubungi kubu pemerintah Indonesia dan GAM melalui jalur informal.

Banyak orang mengatakan bahwa peristiwa tsunami tanggal 26 Desember 2004 merupakan awal terjadinya keinginan dari pihak pemerintah Indonesia dan GAM untuk berdamai. Saya kira hal itu salah karena telah ada upaya sebelumnya yang dilakukan oleh Juha dan Farid untuk menciptakan perundingan antara kedua belah pihak. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2004, telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan dan menyetujui Martti sebagai penengah. Tetapi saya kira terjadinya tsunami merupakan blessing disguise, yang semakin membuat kedua belah pihak semakin yakin untuk menuju meja perundingan. Selain itu pemerintahan baru dibawah Sby-JK juga menyiaratkan untuk dapat menghentikan konflik Aceh. Hal inilah yang membuat banyak petinggi GAM setuju untuk berunding dengan pemerintah Indonesia.

Menurut Farid, salah satu bagian tersulit dalam perundingan Aceh adalah saat ia harus menemui salah satu Panglima GAM, Sofyan Dawood di belantara hutan Aceh. Hal ini disebabkan ketika bulan Juni 2005, saat perundingan mendekati titik terang, JK ingin memastikan bahwa perundingan Helsinki akan dipatuhi oleh sayap militer GAM yang masih bersembunyi dihutan, sebab menurut JK percuma perundingan dilakukan jika ternyata tidak dipatuhi oleh pimpinan militer GAM. Setelah perjalan yang lama dan berganti-ganti kendaraan, serta perasaan was-was disepanjang perjalanan, yang detail perjalanannya bisa anda baca di buku atau di  website ini, akhirnya Farid bisa bertemu dengan Sofyan, dimana pada pertemuan tersebut, Farid diyakinkan oleh Sofyan bahwa sayap militer GAM akan mengikuti hasil perundingan di Helsinski.

Meja Perundingan

Perundingan yang dilangsungkan diperpustakaan Konigstedt Mansion, dimulai tanggal 27 Januari 2005. Dimana pada perundingan ini delegasi Indonesia diwakili oleh Menkuhham Hamid Awaluddin (ketua delegasi), Menkominfo Sofyan Djalil, Deputi Menko Polkumkan Usman Basjah serta Direktur HAM, Kemanusiaan dan Sosial Budaya I Gusti Agung Wesaka Pudja. Sementara dari pihak GAM adalah Malik Mahmud (Perdana Menteri GAM), Zaini Abdullah (Menlu dan Menkes), Bakhtiar Abdullah (jubir), Nur djuli dan Nurdin Abdul Rahman (intelektual GAM) serta Damien Kingsburry sebagai penasihat.

Perundingan putaran pertama (27-29 Januari 2005) ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Walaupun media massa menyatakan perundingan ini kan gagal, tetapi Juha dan Farid berusaha untuk menyelamatkan perundingan dengan jalan membahas masalah tersebut secara informal setelah perundingan pertama selesai.

Secara total perundingan di Finlandia berlangsung selama 24 hari. Putaran pertama 27-29 Januari, Putaran kedua 21-23 Februari, Putaran ketiga 12-16 April, Putaran keempat 26-31 Mei, Putaran kelima 12-17 Juli dan penandatangan perundingan pada 15 Agustus 2005. Perundingan yang terjadi seringkali mengalami deadlock, sehingga seringkali diperlukan pertemuan informal diluar meja perundingan yang berlangsung pada saat makan dan istirahat.

Perundingan mulai mendapat secercah harapan pada putaran ketiga ketika pihak GAM mulai bersedia membahas soal-soal substantif dan lebih sedikit mengulang retorika masa lalu.

Posisi Damien sebagai penasihat GAM sejak awal sudah menjadi sorotan bagi delegasi Indonesia, terlebih ketika keberadaannya membuat perundingan menjadi jalan ditempat, bahkan alot. Bahkan Martti pun merasa Damien sebagai suatu persoalan. Hal itu tidak menjadi masalah lagi ketika Damien dipertemukan dengan JK di Jakarta.

Didalam sebuah sumber yang lain juga dinyatakan bahwa patut dicatat, peran Jusuf Kalla dalam perundingan itu, seperti kata satu Juru Runding GAM, M Nur Djuli, “sangatlah besar”. Terutama saat dialog terancam buntu, misalnya saat membahas soal sensitif, seperti partai lokal. Pada akhirnya, “Kalla memberi lampu hijau, sehingga perundingan bisa jalan terus,” ujar Nur Djuli. Kalla memang sangat terlibat., semua perunding RI, terutama Menteri Hamid Awaludin, kerap melaporkan jalannya dialog itu kepada sang Wakil Presiden. Kelenturan Kalla juga terlihat dengan cara dia membuat keputusan. Kalla lebih peduli pada hasil, pada tujuan, asalkan cara itu tak berlawanan dengan prinsip.

Tentu saja semua tindakan Kalla itu dilaporkannya ke SBY selaku Presiden RI. Kalla melakukan berbagai zig-zag, tapi pada akhirnya keputusan akhir berada di tangan SBY. Terutama untuk naskah perjanjian pada perundingan itu turut dikoreksi SBY kata per kata. Terutama berkaitan kerangka bernegara dan konstitusi. Menurut Nur Djuli, TNI melunak karena SBY meyakinkan mereka perundingan ini akan berhasil. Dan, pemberontakan bersenjata akan berhenti. “Tanpa persetujuan SBY sebagai Presiden RI, tidak mungkin MoU di Helsinki itu akan diteken oleh menteri utusan Pemerintah RI,” kata Nur Djuli.

Tetapi menurut JK, dalam proses perjanjian damai itu dirinya terpaksa bagaikan berjalan sendiri, karena setiap masalah yang dirundingkan dalam perdamaian “pemimpin” dan “presiden” menolak menandatanganinya, seperti soal partai lokal. “Coba periksa, tak ada tanda tangan siapa pun kecuali tanda tangan saya di dalam perjanjian perdamaian Helsinki itu. Saya pernah minta untuk ditandatangani soal pendirian partai lokal, akan tetapi presiden tidak mau. Akhirnya, saya yang menandatangani dengan segala risiko. Dan itu saya lakukan setelah 10 kali membacakan Surat Yasin bersama istri saya,” paparnya.

Saya tidak akan memasuki wilayah dimana JK dan SBY mengambil peran dalam perundingan damai, karena  niat saya adalah untuk memberi informasi kepada publik adanya tim yang terdiri dari orang-orang yang sangat tulus dan ikhlas seperti Farid dan Juha. Mengenai keterlibatan JK anda bisa membaca tulisannya sekitar perundingan Aceh didalam  blognya , Sementara peran Sby bisa anda cari dari keterangan beliau dimedia massa. Waktulah yang akan menjawab siapa diantara keduanya yang memiliki perang sangat penting dalam perdamaian di Aceh.

Disela-sela perundingan, tercatat Farid bertemu dengan beberapa orang yang berpengaruh di GAM, salah satunya adalah Irwandi Yusuf (Gubernur NAD sekarang).

Perundingan yang berlangsung selama 6 putaran, diawali pada 27 Januari 2005 dan diakhiri dengan penandatanganan MOU pada 15 Agustus 2005. Pada setiap itu pulalah berdasarkan keterangan anggota delegasi, Juha dan Martti, Farid selalu hadir dan berusaha menembus batas-batas personal demi menjaga agar situasi panas dan buntu tak menyurutkan tekad para negosiator untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik didalam ruang perundingan maupun disela-sela rehat.

The final test for Farid Husain was to act as a troubleshooter to save what could be a historical deal.

As the talks were almost deadlocked on July 15, he disappeared from the ambassador’s house where the delegates rested or chatted with journalist.

It turned out he had gone to the city to meet a GAM representative. The next day, the parties had an accord

Saya kira perundingan Aceh yang paling murah yang kita lakukan. Karena tidak ada anggarannya, dari Negara. Istri saya yang menjadi bendahara . dr. Farid merangkap segala macam, karena dia yang paling muda. dan saudara Hamid yang akan tercatat dalam sejarah, karena fotonya ada di situ waktu penandatangan perjanjian damai.

So.. jika anda bertanya pada saya siapa yang paling berperan dalam perdamaian di Aceh?? Maka saya akan menjawab bahwa beliau-beliau yang telah saya sebut tadi, memiliki peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan perdamaian di Aceh. Tidak mungkin memilih satu yang terbaik, karena bila salah satu tokoh memilih untuk tidak terlibat dalam perdamaian di Aceh, maka mungkin ceritanya akan lain…

Tetapi dari penelusuran cerita ini saya menemukan fakta bahwa duet Farid Husain dan Jusuf Kalla ternyata telah menyelesaikan 3 konflik secara low profile…  Saya cuma bisa mengatakan.. Terima kasih pak, bukan hanya untuk perdamaian di Aceh, tapi juga di Poso dan Ambon… juga untuk nama-nama lain yang membantu terciptanya perdamaian diwilayah konflik diseluruh Indonesia.. yang tidak dapat disebut satu-persatu..

* dr. Farid Wadjdi Husain, Sp.B (K) pada tahun 2008 tercatat sebagai Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes

aling berperan diantara ketiganya??  maka saya akan menjawab bahwa benar masing-masing kandidat memiliki peran dalam menciptakan perdamaian di Aceh, tetapi ada beberapa orang lagi yang berperan dalam menciptakan perdamaian di Aceh. Salah satunya adalah Farid Husain “the man behind scene”, yang ternyata tidak banyak diketahui orang, kalau beliau telah memberikan kontribusi yang besar dalam jalan menuju perundingan damai Malino I untuk menyelesaikan konflik Poso, perundingan Malino II untuk menyelesaikan konflik di Ambon dan Maluku, dan terakhir perundingan monumental RI-GAM di Helsinki yang akan mengakhiri 30 tahun konflik bersenjata di Aceh.

Farid Husain

Pak Farid saya minta untuk menjalin kontak. Harus berdialog langsung, tidak melalui perantara. Dulu CoHA kan lewat perantara, tidak berdialog langsung. Karena itu (kita) harus mencari kontak langsung. Harus diusahakan bagaimana berbicara langsung.

Semua langkah Farid itu saya laporkan kepada Presiden. Semua langkah yang saya ambil itu saya laporkan Presiden. Jadi,walaupun secara detail tidak diketahui langkah-langkahnya, tetapi secara umum langkah itu diketahui.

Menyelesaikan konflik di Aceh bukanlah perkara mudah, lebih dari 30 tahun telah tersimpan dendam dan kecurigaan antara masyarakat Aceh terhadap Republik ini, sehingga penyelesaian konflik yang ada membutuhkan suatu usaha yang maksimal untuk mencapainya (terlepas setelah perjanjian Helsinki, masih terjadi gangguan keamanan di Aceh, tetapi inti dari perjanjian itu tercapai yaitu Aceh tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia).

Tulisan ini saya buat untuk memberi informasi kepada publik tentang siapa saja yang berperan dalam perdamaian di Aceh sekaligus penghormatan kepada beliau-beliau, sebuah cerita tentang beberapa orang yang mewujudkan terciptanya perdamaian di Aceh, tentang seseorang yang masuk keluar hutan untuk menemui pimpinan GAM, cerita tentang beberapa orang yang tidak pernah muncul ke publik bahkan mungkin diketahui publik saat mengenang perjanjian Helsinki yang membawa perdamaian di Aceh, tentang orang-orang yang bahkan tidak diperbicangkan oleh media ketika media ramai membahas debat calon Presiden saat pemilu kemarin, tentang siapa yang paling berperan saat perdamaian Aceh. Sebagian tulisan ini adalah tulisan saudara Farid Husain dalam bukunya yang berjudul To See the Unseen (yang sayang nya sangat susah dicari).

Pertengahan tahun 2003, Presiden Megawati meminta JK (Menko Kesra saat itu) untuk menyelesaikan konflik Aceh dengan jalan damai. JK kemudian meminta Farid Husain untuk mencari solusi bagi perdamaian di Aceh. Sejak saat itulah beliau terlibat dalam proses perdamaian Aceh, hal itu dimulai dengan membuka kontak -kontak dengan pihak GAM secara informal, salah satunya adalah di suatu rumah makan khas Aceh, di kawasan Benhil, Jakarta. Dari usaha untuk membuka kontak-kontak dengan pihak GAM itulah, kemudian Farid memetakan kelompok mana saja yang memiliki pengaruh di GAM, secercah harapan muncul ketika seseorang bernama Mahyuddin yang kemudian menjadi kunci bagi Farid untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pertemuan pertama mereka berdua dilangsungkan di rumah di JK, di Makassar, setelah pertemuan pertama itulah mulai dapat dilihat titik terang untuk menjalin kontak-kontak denga tokoh GAM. Pada titik ini Farid mencoba untuk membangun kepercayaan (trust) antaranya dirinya sebagai perwakilan (tidak resmi(pemerintah pada saat itu memiliki komitmen untuk tidak berunding dengan GAM)) pemerintah dan petinggi GAM.

Untuk menjalin kontak dengan para petinggi GAM bukanlah hal yang mudah, dalam pendekatan-pendekatan itu Farid didalam bukunya seringkali kecewa, dipermalukan dan dilecehkan, tetapi ia menganggap semua itu adalah tantangan tugas, ibarat pacaran katanya kalau ditolak satu-dua kali atau tidak diterima pulang saja dulu kemudian besok datang lagi, termasuk rencana pertemuan dengan petinggi GAM di Swedia yang beberapa kali ditunda. Maka untuk itu Farid mencoba membangun jalur komunikasi dengan petinggi GAM melalui keluarga dari mereka yang masih berada di Indonesia, agar terbangun rasa percaya.

Kontak tingkat tinggi pertama terjadi ketika Farid dan Mahyuddin yang baru pulang dari Swedia untuk menemui petinggi GAM (pertemuan yang kesekian kalinya yang gagal) mampir ke Amsterdam, tidak disengaja didapatkan informasi bahwa salah satu panglima GAM yakni Sayid Mustafa berada disana. Pertemuan berlangsung dengan cukup panas karena Sayid berkata-kata dengan nada marah setiap menyinggung tindakan pemerintah RI di Aceh, tetapi Farid dengan gayanya yang lugas berhasil menenangkan keadaan dan pembicaraan berlangsung dengan baik. Keesokan harinya JK yang baru pulang dari Kuba akan singgah di Amsterdam, hal ini tidak disia-siakan oleh Farid untuk mempertemukan keduanya. Pembicaraan ini kemudian dilaporkan kepada Presiden Megawati.

Pintu menuju perdamaian Aceh yang lain terbuka ketika pada Desember 2003, Juha Christensen (yang telah dikenal Farid sebelumnya) menemui Farid (yang mewakili kantor Menko Kesra), untuk membicarakan mengenai penawaran produk yang dibutuhkan kantor Menko Kesra. Diakhir pembicaraan, Juha menawarkan Farid untuk dapat bertemu dengan petinggi GAM di Swedia, sejak saat itu dibangun pula komunikasi yang intens dengan Juha agar dapat bertemu dengan Petinggi GAM.

Ketika nama Juha muncul ke publik, banyak orang bertanya siapa dia?? bahkan ada beberapa orang yang mengatakan mengapa melibatkan pihak asing dalam perundingan dengan GAM?? Juha didalam buku tersebut mengatakan bahwa sejak tahun 2000, ia sudah menganalisis konflik Aceh. Pada 3 Juni 2003, ia membaca disebuah koran yang menyatakan bahwa para petinggi GAM bermukim di Swedia, dan merekalah yang mempunyai pengaruh atas konflik yang ada, Mulai saat itulah Juha membangun kontak dengan para petinggi GAM, pada saat itu pula lah ia mengetahui ada kelompok kecil d pemerintahan Megawati yang berkeinginan mencari cara baru untuk melanjutkan dialog dengan GAM. Pada Desember 2003, ia berdiskusi dengan Ahmad Fauzi Gani (Dubes Indonesia untuk Finlandia) tentang siapa yang harus dihubungi, ia disarankan untuk bertemu dengan JK. Dari situlah pertemuan dengan Farid terjadi pada bulan Desember 2003.

Sabtu 11 Februari, Farid (saat itu sebagai Deputi Menko Kesra) sebelum berangkat ke Iran, menuju ke Swedia melalui Finlandia untuk bertemu dengan petinggi GAM, sore itu, Farid yang menunggu di restoran diluar sebuah hotel menunggu Juha yang sedang bernegoisasi dengan Petinggi GAM untuk bertemu dengannya. Menjelang tengah malam Farid,yang tidak sabar berpindah menuju lobby hotel, melihat Juha dan 4 petinggi GAM (Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar Abdullah dan satu orang lainnya) keluar dari lift. Tetapi dari sorot mata mereka, terlihat bahwa ke empat orang itu tidak sedang ingin bertemu dengan Farid. Pertemuan untuk ketiga kalinya yang gagal, membuat Farid emosi dan memarahi Juha karena pertemuan didepan mata gagal kembali. Kegagalan mempertemukan Farid dan petinggi GAM ternyata membekas pada diri Juha, maka pada malam itu ia mengontak Tapani Ruokanen, agar sudi mempertemukan Farid dengan Martti Ahtisaari . Martti Ahtisaari, merupakan mantan Presiden Finlandia dan berpengalaman menjadi penengah konflik diberbagai negara. Pertemuan dengan Martti Ahtisaari, menurut Farid perlu dilaporkan kepada JK, karena hal itu akan melibatkan institusi lain sebagai penengah konflik, yang kemudia disetujui oleh JK.

Pada hari Minggu keesokan harinya pukul 9 malam, Juha dan Farid menemui Martti dirumahnya di Helsinki. Pertemuan yang tidak lazim karena Martti biasanya tidak menemui tamu di hari minggu, tetapi permintaan dari Tapani membuat Martti melakukan hal diluar kebiasaannya. Menurut Farid dalam bukunya, ketika pertemuan pertama tersebut, ia dan Juha sama-sama belum pernah bertemu Martti tetapi dengan kemampuan diplomasinya Farid mampu menyakinkan Martti untuk bersedia menjadi penengah antara pihak GAM dan pemerintah Indonesia. Di kemudian hari Juha mengatakan bahwa pertemuan dengan Martti tersebut merupakan satu tahap penting menuju perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

Pada tanggal 5 Maret 2004, Jk bertemu dengan Juha dan Farid di kantor Menko Kesra, dan meminta mereka bedua untuk tetap intens melakukan komunikasi untuk mengusahakan terjadinya perdamaian di Aceh. Pada bula-bulan itu, kondisi politik di Jakarta sudah memanas, Sby sebagai Menko Polkam pada itu telah mengundurkan diri dan berencana untuk mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pilpres tahun 2004. Pada bulan-bulan berikutnya, kegiatan pilpres makin banyak menyita kalangan pemerintaha Megawati, termasuk Sby-JK yan maju sebagai calon Presiden, sehingga untuk sementara upaya merintis perdamaian Aceh terabaikan, bahkan Presiden Megawati sendiri yang memerintahkan agar upaya itu dihentikan terlebih dahulu. Setelah Pemerintahan baru dibawah Sby-JK, usaha menuju perundingan damai semakin diintensifkan melalui peran Juha dan Farid yang saling menghubungi kubu pemerintah Indonesia dan GAM melalui jalur informal.

Banyak orang mengatakan bahwa peristiwa tsunami tanggal 26 Desember 2004 merupakan awal terjadinya keinginan dari pihak pemerintah Indonesia dan GAM untuk berdamai. Saya kira hal itu salah karena telah ada upaya sebelumnya yang dilakukan oleh Juha dan Farid untuk menciptakan perundingan antara kedua belah pihak. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2004, telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan dan menyetujui Martti sebagai penengah. Tetapi saya kira terjadinya tsunami merupakan blessing disguise, yang semakin membuat kedua belah pihak semakin yakin untuk menuju meja perundingan. Selain itu pemerintahan baru dibawah Sby-JK juga menyiaratkan untuk dapat menghentikan konflik Aceh. Hal inilah yang membuat banyak petinggi GAM setuju untuk berunding dengan pemerintah Indonesia.

Menurut Farid, salah satu bagian tersulit dalam perundingan Aceh adalah saat ia harus menemui salah satu Panglima GAM, Sofyan Dawood di belantara hutan Aceh. Hal ini disebabkan ketika bulan Juni 2005, saat perundingan mendekati titik terang, JK ingin memastikan bahwa perundingan Helsinki akan dipatuhi oleh sayap militer GAM yang masih bersembunyi dihutan, sebab menurut JK percuma perundingan dilakukan jika ternyata tidak dipatuhi oleh pimpinan militer GAM. Setelah perjalan yang lama dan berganti-ganti kendaraan, serta perasaan was-was disepanjang perjalanan, yang detail perjalanannya bisa anda baca di buku atau di  website ini, akhirnya Farid bisa bertemu dengan Sofyan, dimana pada pertemuan tersebut, Farid diyakinkan oleh Sofyan bahwa sayap militer GAM akan mengikuti hasil perundingan di Helsinski.

Meja Perundingan

Perundingan yang dilangsungkan diperpustakaan Konigstedt Mansion, dimulai tanggal 27 Januari 2005. Dimana pada perundingan ini delegasi Indonesia diwakili oleh Menkuhham Hamid Awaluddin (ketua delegasi), Menkominfo Sofyan Djalil, Deputi Menko Polkumkan Usman Basjah serta Direktur HAM, Kemanusiaan dan Sosial Budaya I Gusti Agung Wesaka Pudja. Sementara dari pihak GAM adalah Malik Mahmud (Perdana Menteri GAM), Zaini Abdullah (Menlu dan Menkes), Bakhtiar Abdullah (jubir), Nur djuli dan Nurdin Abdul Rahman (intelektual GAM) serta Damien Kingsburry sebagai penasihat.

Perundingan putaran pertama (27-29 Januari 2005) ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Walaupun media massa menyatakan perundingan ini kan gagal, tetapi Juha dan Farid berusaha untuk menyelamatkan perundingan dengan jalan membahas masalah tersebut secara informal setelah perundingan pertama selesai.

Secara total perundingan di Finlandia berlangsung selama 24 hari. Putaran pertama 27-29 Januari, Putaran kedua 21-23 Februari, Putaran ketiga 12-16 April, Putaran keempat 26-31 Mei, Putaran kelima 12-17 Juli dan penandatangan perundingan pada 15 Agustus 2005. Perundingan yang terjadi seringkali mengalami deadlock, sehingga seringkali diperlukan pertemuan informal diluar meja perundingan yang berlangsung pada saat makan dan istirahat.

Perundingan mulai mendapat secercah harapan pada putaran ketiga ketika pihak GAM mulai bersedia membahas soal-soal substantif dan lebih sedikit mengulang retorika masa lalu.

Posisi Damien sebagai penasihat GAM sejak awal sudah menjadi sorotan bagi delegasi Indonesia, terlebih ketika keberadaannya membuat perundingan menjadi jalan ditempat, bahkan alot. Bahkan Martti pun merasa Damien sebagai suatu persoalan. Hal itu tidak menjadi masalah lagi ketika Damien dipertemukan dengan JK di Jakarta.

Didalam sebuah sumber yang lain juga dinyatakan bahwa patut dicatat, peran Jusuf Kalla dalam perundingan itu, seperti kata satu Juru Runding GAM, M Nur Djuli, “sangatlah besar”. Terutama saat dialog terancam buntu, misalnya saat membahas soal sensitif, seperti partai lokal. Pada akhirnya, “Kalla memberi lampu hijau, sehingga perundingan bisa jalan terus,” ujar Nur Djuli, Jumat pekan lalu.

Kalla memang sangat terlibat. Semua perunding RI, terutama Menteri Hamid Awaludin, kerap melaporkan jalannya dialog itu kepada sang Wakil Presiden. Kelenturan Kalla juga terlihat dengan cara dia membuat keputusan. Kalla lebih peduli pada hasil, pada tujuan, asalkan cara itu tak berlawanan dengan prinsip.

Tentu saja semua tindakan Kalla itu dilaporkannya ke SBY selaku Presiden RI. Kalla melakukan berbagai zig-zag, tapi pada akhirnya keputusan akhir berada di tangan SBY. Menurut Nur Djuli,  TNI melunak karena SBY meyakinkan mereka perundingan ini akan berhasil. Dan, pemberontakan bersenjata akan berhenti. “Tanpa persetujuan SBY sebagai Presiden RI, tidak mungkin MoU di Helsinki itu akan diteken oleh menteri utusan Pemerintah RI,” kata Nur Djuli.

Tetapi menurut JK, dalam proses perjanjian damai itu dirinya terpaksa bagaikan berjalan sendiri, karena setiap masalah yang dirundingkan dalam perdamaian “pemimpin” dan “presiden” menolak menandatanganinya, seperti soal partai lokal. “Coba periksa, tak ada tanda tangan siapa pun kecuali tanda tangan saya di dalam perjanjian perdamaian Helsinki itu. Saya pernah minta untuk ditandatangani soal pendirian partai lokal, akan tetapi presiden tidak mau. Akhirnya, saya yang menandatangani dengan segala risiko. Dan itu saya lakukan setelah 10 kali membacakan Surat Yasin bersama istri saya,” paparnya.

Mengenai peran lebih lanjut dari JK dan Sby, saya tidak akan berkomentar lebih banyak. Saya kira anda bisa menilai sendiri. Siapa yang bekerja dan siapa yang mendapat hasil jerih payah dari orang lain. Untuk lebih lanjut mengenai peran JK anda bisa membaca didalam  blognya , Sementara untuk Sby anda bisa membaca melalui berita di media massa. Waktu akan menjawab siapa diantara mereka berdua yang lebih berperan soal perdamaian Aceh.

Disela-sela perundingan, tercatat Farid bertemu dengan beberapa orang yang berpengaruh di GAM, salah satunya adalah Irwandi Yusuf (Gubernur NAD sekarang).

Perundingan yang berlangsung selama 6 putaran, diawali pada 27 Januari 2005 dan diakhiri dengan penandatanganan MOU pada 15 Agustus 2005. Pada setiap itu pulalah berdasarkan keterangan anggota delegasi, Juha dan Martti, Farid selalu hadir dan berusaha menembus batas-batas personal demi menjaga agar situasi panas dan buntu tak menyurutkan tekad para negosiator untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik didalam ruang perundingan maupun disela-sela rehat.

The final test for Farid Husain was to act as a troubleshooter to save what could be a historical deal.

As the talks were almost deadlocked on July 15, he disappeared from the ambassador’s house where the delegates rested or chatted with journalist.

It turned out he had gone to the city to meet a GAM representative. The next day, the parties had an accord

Diakhir perundingan JK mengatakan, saya kira perundingan Aceh yang paling murah yang kita lakukan. Karena tidak ada anggarannya, dari Negara. Istri saya yang menjadi bendahara . dr. Farid merangkap segala macam, karena dia yang paling muda. dan saudara Hamid yang akan tercatat dalam sejarah, karena fotonya ada di situ waktu penandatangan perjanjian damai.

So.. jika anda bertanya pada saya siapa yang paling berperan dalam perdamaian di Aceh?? maka saya akan menjawab bahwa beliau-beliau yang telah saya sebut tadi, memiliki peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan perdamaian di Aceh. Tidak mungkin memilih satu yang terbaik, karena bila salah satu tokoh memilih untuk tidak terlibat dalam perdamaian di Aceh, maka mungkin ceritanya akan lain… Tetapi saya salut dengan duet Farid Hussain dan Jusuf Kalla yang telah menyelesaikan 3 konflik secara low profile (hampir 4, jika perundingan damai yang akan dilakukan tidak sengaja dibocorkan kepada media)  Saya cuma bisa mengatakan.. Terima kasih pak, bukan hanya untuk perdamaian di Aceh, tapi juga di Poso dan Ambon…

* dr. Farid Wadjdi Husain, Sp.B (K) pada tahun 2008 tercatat sebagai Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes

]]> http://adiewicaksono.wordpress.com/2009/10/09/perdamaian-di-aceh-siapa-yang-paling-berperan/feed/ 0 adiewicaksono SBY-Mega-JK Farid Husain mahyuddin juha christensen Martti Ahtisaari Delegasi Indonesia-GAM pada saat perundingan Helsinski Farid Husain mahyuddin juha christensen Martti Ahtisaari Delegasi Indonesia-GAM pada saat perundingan Helsinski