RSS

TNI-Polri Rumuskan Prosedur Penanganan Teror

20 Dec

Latihan anti teror

Adanya prosedur tetap diharapkan menghapus keraguan pembagian peran kedua institusi.

PEMERINTAH tengah merumuskan prosedur tetap penanganan aksi terorisme, baik di darat, laut, maupun udara. Penyusunan prosedur diawali latihan bersama TNI-Polri dalam menangani teror yang akan dibuka Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Bambang Hendarso Danuri di Markas Besar Polri, hari ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS mengakui hingga saat ini belum ada aturan pelibatan antara TNI dan Polri, termasuk antisipasi ancaman terorisme. Latihan bersama menjadi langkah awal mencari mekanisme kerja sama dan koordinasi yang tepat antara dua institusi.

“Kesepakatan yang diperoleh dalam latihan akan dibakukan,” katanya usai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (18/12). Rapat dihadiri Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Kapolri, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.

Kapolri mengatakan, adanya prosedur tetap bersama itu membuat tidak ada lagi keraguan pembagian peran TNI dan Polri di lapangan. “Efeknya, kami siap menghadapi situasi apa pun,” katanya. Payung hukum prosedur pelibatan itu akan dituangkan lewat keputusan presiden atau keputusan menteri.

Juwono mengungkapkan, aksi teror serentak yang beberapa waktu lalu terjadi di Mumbai, India harus menjadi pelajaran bagi Indonesia. Kejadian tersebut menunjukkan keteledoran intelijen polisi dan militer. Karena tidak ingin aksi serupa terjadi di Indonesia, perlu ada langkah antisipasi dan penanganan dini dari TNI maupun Polri.

“Terutama di pusat keramaian seperti hotel, mal, dan tempat-tempat yang kerap didatangi orang asing,” kata Juwono. Terkait skema latihan, Panglima TNI menjelaskan, akan diujikan empat skenario. Pertama, Polri menjadi penindak tunggal, komando pengendalian berada di tangan Polri. Kedua, Polri dibantu TNI menangani ancaman, namun komando masih di Polri. Ketiga, simulasi situasi yang tidak mungkin lagi ditangani Polri, sehingga komando pengendalian dialihkan dari Polri ke TNI.

“Terakhir, komando pengendalian langsung dipegang TNI, seperti pengamanan VVIP yakni Presiden dan Wakil Presiden,” katanya. Latihan yang rencananya ditutup Senin (22/12) ini, dibagi dua bagian. Geladi posko yang melibatkan lima kepolisian daerah, empat komando daerah militer, Komando Armada RI Kawasan Barat, dan Komando Operasi TNI AU (Koopsau) I dengan kekuatan 357 personel. Secara pararel juga digelar geladi lapangan yang melibatkan 6.594 personel.

Lokasi-lokasi strategis seperti Hotel Borobudur, Pelabuhan Tanjung Priok, Bandara Halim Perdanakusuma, dan Bursa Efek Indonesia menjadi daerah latihan. Tak hanya itu, antiteror juga digelar di Selat Malaka. “Terutama antisipasi pembajakan kapal laut,” kata Djoko.

Latihan bersama tersebut bertujuan memberikan rasa aman setiap warga negara dan warga asing yang berkunjung dan menetap di Indonesia. Selain itu, latihan juga upaya menciptakan stabilitas keamanan terkait krisis keuangan global dan pelaksanaan Pemilu 2009.

Sumber: Jurnal Nasional

 
Leave a comment

Posted by on December 20, 2008 in Pasukan Khusus

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: