RSS

DPR dan Pemerasan

05 Jan

Di awal 2009 ini, dalam sebuah surat kabar terbitan Ibu Kota, dimuat berita tentang keinginan anggota DPR untuk membahas anggaran negara sampai pada alokasi program,proyek,dan kegiatan—yang disebut tingkat satuan tiga.

Salah seorang anggota DPR mengatakan, keterlibatan DPR membahas anggaran sampai satuan tiga sangat penting karena di situlah inti dari fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif dalam hal bujet. Dilanjutkan lagi dengan argumentasi yang sangat klise: apabila tidak melakukan pembahasan sampai dengan satuan tiga, DPR akan kembali menjadi tukang stempel seperti pada zaman Orde Baru.

Di sinilah kita menjadi sangat prihatin, karena ternyata para anggota DPR kurang atau tidak memahami benar di mana kedudukan diri mereka. DPR adalah lembaga tinggi negara,lembaga yang setara kedudukannya dengan presiden. Lembaga yang berada pada tataran ”top level” dalam manajemen suatu negara.

Pada tingkat ini, DPR haruslah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam turut menentukan besaran anggaran negara yang akan dialokasikan pada sektor-sektor yang akan menentukan seberapa besar laju kemajuan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. DPR haruslah berpikiran yang sangat serius dalam turut menentukan besaran anggaran yang akan digunakan pada tingkat strategis dalam ukuran ”negara”.

Sangat jelas, dalam sistem manajemen nasional, rakyat membutuhkan wakilnya dalam turut menentukan penggunaan uang negara di tingkat puncak pimpinan. Sehingga pendapatan negara akan digunakan secara efisien dan sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Tanggung jawabnya besar dan menuntut pemikiran mendalam, pembahasan yang luas dan perlu mendiskusikannya dengan para ahli terkait.

Singkat kata,urusan ini membutuhkan banyak waktu dan energi untuk dapat menyelesaikannya. Dengan demikian, dapat dipastikan apabila hal ini dikerjakan dengan benar, para anggota DPR yang bertugas untuk menentukan bujet negara ini, tidak akan punya cukup waktu untuk mengerjakan hal lain.

Pada tataran strategis, yang harus dilakukan oleh para anggota DPR adalah tidak sekadar menentukan besaran anggaran yang pas untuk dapat mencapai sasaran menyejahterakan rakyatnya, tetapi juga mengevaluasi hal yang sudah berjalan untuk menyusun strategi lanjutan pada tahun berikutnya. ***

Sekali lagi, apabila dikerjakan dengan benar dalam membahas alokasi program, DPR tidak akan punya waktu lagi untuk melakukan pembahasan pada alokasi proyek,apalagi sampai dengan membahas alokasi kegiatan. Benar-benar sesuatu yang mustahil.Itu sebabnya,sesuai dengan kedudukannya DPR hanya membahas anggaran terbatas pada alokasi program atau pada tahap makro saja.

Kecuali mereka bekerja asal-asalan di tingkat strategis, maka mereka memang akan punya waktu yang banyak sekali dan berbondong-bondong menyerbu untuk turut membahas mata anggaran pada tingkat kegiatan. Ini adalah penurunan tingkat pekerjaan dari level anggota parlemen yang terhormat menjadi seorang inspektur di jajaran yang sangat rendah, yaitu di tingkat kegiatan di lapangan.

Di samping itu, pada penentuan anggaran di tingkat kegiatan pembahasan akan sudah menyangkut halhal ”spektek” alias spesifikasi teknis. Tanpa bermaksud merendahkan pendidikan para anggota DPR, maka sudah dapat dipastikan mereka tidak mengerti tentang spesifikasi teknis ini. Belum lagi bila spektek ini dihadapkan dengan penentuan harga.

Spektekakan terkait dengan pengadaan yang sifatnya jangka panjang dan terkait dengan ”software”, berhubungan dengan pelatihan skill dan menentukan dalam harga yang harus dibayar. Satu barang bisa berharga mahal sekali, karena berhubungan dengan sistem,pelatihan,dan dukungan suku cadang serta kelanjutan program dari pengadaan sebelumnya.

Di sisi lain ada barang yang sama dengan harga yang jauh lebih murah, akan tetapi tidak berkait dengan sistem yang sudah ada, tidak ada dukungan pelatihan dan ketersediaan suku cadang.Satu kali beli,kemudian tidak bisa digunakan lagi,karena tidak ada suku cadangnya dan tidak berkait dengan sistem yang telah ada. Ini justru menjadi suatu pemborosan besar-besaran.

Hal-hal seperti inilah yang merupakan kendala karena memang tidak bisa dipelajari satu atau dua bulan. Pemahaman ini memerlukan seorang spesialis yang berpengalaman puluhan tahun.Bisa dibayangkan,bila anggota DPR yang membahas masalah seperti ini hanya dua hal yang akan terjadi: pemborosan uang negara dan sistem yang amburadul. ***

Kesimpulannya, kembalikan saja pada sesuatu yang masuk akal, yaitu sesuai dengan tingkat anggota DPR yang tinggi jauh di sana,bekerjalah di tempatnya dan berpikir serta berkiprah sesuai dengan harkat dan martabatnya.Tidak usah terlalu jauh turun ke bawah pada tataran yang kurang dimengerti anatominya.

Kembalilah ke jalan yang benar. Apabila memang ingin memperoleh pengakuan dari masyarakat luas tentang kepedulian para anggota DPR terhadap kesejahteraan rakyat, masih banyak cara lain yang tersedia dan lebih tepat sasaran. Jadilah teladan di tengah-tengah rakyat, antara lain dengan berpakaian sederhana, menggunakan mobil sederhana, hadir dan selalu tepat waktu dalam penyelenggaraan rapat-rapat DPR.

Para anggota DPR juga bisa mengurangi jalan-jalan ke luar negeri, mendatangi pasar-pasar becek dan sesekali gunakan transportasi umum sehingga ada motivasi dari pemda untuk memperbaikinya, karena sering digunakan anggota DPR.Mereka juga mungkin bisa ikut menjadi sponsor tertib lalu lintas dengan mengajak instansi terkait serta RT, RW, dan kelurahan untuk bekerja sama.

Dan berbagai aktivitas lain yang akan jauh bermanfaat dibanding hanya menuntut untuk turut membahas anggaran sampai dengan satuan tiga. Harus diingat, bahkan Menteri Pertahanan pun telah berkata bahwa pengawasan anggaran oleh DPR cukup pada tahap makro, tidak perlu sampai pada mata anggaran karena berpotensi menjadi alat pemerasan.

Lebih dari itu, sepanjang 2008 dapat dilihat banyaknya anggota DPR yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang berkait dengan anggaran.Apakah akan diulang lagi di tahun 2009 ini? Mari kita bersama ”selamatkan dan jaga kehormatan serta kredibilitas para anggota parlemen.”(*)

Chappy Hakim
Direktur Eksekutif Indset

Sumber : Sindo

 
Leave a comment

Posted by on January 5, 2009 in News

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: