Coast Guard Intensif Digodok

PEMERINTAH mengintensifkan pembahasan pembentukan coast guard atau penjaga pantai. Alasannya, Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukannya lewat peraturan pemerintah.

“Terus dibahas komprehensif, termasuk struktur organisasinya,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS usai sidang pleno di kantor Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) di Jakarta, Kamis (12/2).

Rapat dihadiri petinggi 12 instansi terkait keamanan laut, antara lain Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Kepala Staf Umum TNI Laksdya Didik Heru Purnomo, dan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla Laksdya Budhi Hardjo.

Widodo menjelaskan, agenda pertemuan mengevaluasi kinerja Bakorkamla dan menentukan langkah ke depan, termasuk arah pembentukan penjaga pantai. Banyaknya instansi yang berwenang membuat penjabaran harus dipikirkan secara bersama-sama sejak dini. Mekanisme pengamanan laut harus dilakukan terintegrasi. “Saat ini masih berlangsung mandiri oleh banyak instansi,” katanya.

Menurutnya, sebelum adanya badan tunggal keamanaan laut, Bakorkamla yang bertugas mengisi kekosongan daerah operasi dan logistik yang ada. Sepanjang 2008, Bakorkamla mengadakan tiga kali operasi terpadu. Gelaran menggunakan kapal dan pesawat instansi terkait yang tidak digunakan.

Hasilnya, sebesar Rp401,8 miliar potensi kerugian negara dapat diselamatkan. “Operasi serupa terus digelar,” katanya. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan (Dephub), Sunaryo mengatakan, saat ini tim internal Dephub tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pembentukan penjaga laut.

Setelah selesai, draf akan diteruskan pada institusi terkait. “Kami akan duduk sama-sama merumuskan,” katanya. Dia berjanji, rumusan peraturan bersifat komprehensif dan menampung keinginan seluruh institusi yang ada. Aturan juga didesain tak terlalu detail agar fleksibel terhadap perubahan yang ada di lapangan.

“Mei ditargetkan selesai,” kata Sunaryo. Dia mengakui, pembahasan pembentukan lembaga tersebut cukup alot. Namun, tidak ada kendala berarti. Budhi Hardjo mengatakan, dukungan dunia internasional terhadap pembentukan penjaga pantai di Indonesia terus mengalir. Selain banyaknya negara donor, tahun ini, Indonesia sudah dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan pimpinan coast guard se-Asia.

Sumber: Jurnas