RSS

MENHAN: PERUNDINGAN INDONESIA-MALAYSIA MASIH BERLANJUT

06 Jun

Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono mengatakan, hingga kini perundingan antara Indonesia dan Malaysia tentang status perbatasan Blok Ambalat masih berlangsung dan belum menemukan kesepakatan di antara kedua negara.

“Perundingan masih berlanjut antara Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Deplu dengan pihak Malaysia,” kata Menhan kepada ANTARA di Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Rabu.

Juwono hadir di Gedung Galeri Cipta 2, Taman Ismail Marzuki dalam rangka menghadiri Dialog Budaya Satu Abad Kebangkitan Nasional. Dia juga sebagai salah satu pembicara kunci yang dihadiri sejumlah cendekiawan, budayawan dan akademisi.

Menurut Menhan, Malaysia hingga saat ini tidak mau mengalah atas penguasaan laut Blok Ambalat yang telah menjadi sengketa antara kedua negara. Juwono juga belum bisa memastikan kapan perundingan tersebut akan berakhir.

“Kita belum tentukan (akhir perundingan), tergantung dari Menlu dan Pak Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional,” katanya.

Sesuai peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan perjanjian internasional.

Menurut Menhan, para ahli hukum internasional menilai penguasaan atas Blok Ambalat tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Menurut Menhan, sebanyak enam kapal perang RI telah dikerahkan di daerah perbatasan itu.

“Kehadiran tentara supaya mereka (Malaysia) tidak serta merta mengolah minyak yang sekarang masih dalam status sengketa. Kita jaga jarak,” katanya.

Dia mengatakan, pengawasan pulau-pulau terluar saat ini dilaksanakan melalui patroli bergilir karena untuk menempatkan pasukan di setiap pulau sangat tergantung dengan kemampuan logistik.

Menurut menteri, penempatan pasukan di pulau-pulau terluar hanya dilakukan jika pulau tersebut memiliki potensi menjadi sengketa atau klaim dari negara lain.

“Kemudian kita lihat nilai pulau itu, apakah dekat dengan kandungan minyak dan gas atau tidak. Jika tidak, cukup dengan patroli,” kata Juwono.

Sumber: Dephan

 
Leave a comment

Posted by on June 6, 2009 in Dephan RI, Negara Lain

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: