RSS

Tag Archives: DPR

Apa yang salah dengan super tucano???

Super tucano

Tadi pagi, bbrp teman mengabari untuk membuka web Seputar Indonesia , dan membaca artikel yang judulnya “DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano” awalnya saya mengira hanya sebuah kritik anggota komisi tentang rencana pembelian pesawat ini. Tetapi ada yang harus dijelaskan kepada anggota yang bersangkutan, karena ada beberapa komentar beliau yang sepertinya sedikit “aneh”. Ini adalah  jawaban saya atas artikel tersebut…

Berikut adalah cuplikan artikel tersebut
Nggak tanggung-tanggung, yang saya dengar SuperTucano yang akan dibeli itu 12 unit,” katanya di Jakarta kemarin. Bagi Fayakhun, bukan hanya soal jumlah pembelian yang menjadi masalah. Lebih dari itu, soal fungsi,kegunaan,dan tujuan pembelian SuperTucano juga jadi masalah.“Kenapa harus Tucano,” tanya politikus muda partai beringin itu. Dia menjelaskan, secara fungsional, SuperTucano tidak cocok untuk melakukan pengawasan perbatasan.

Justru pesawat Oviten Bronco yang saat ini dimiliki TNI lebih fungsional dalam melakukan pengawasan perbatasan. ”Jadi seharusnya kalau mau beli pesawat untuk mengawasi perbatasan yalebih baik yang semodel dengan Oviten Bronco, tinggal hunting. SuperTucano itu mesin pesawatnya jadul meski keluaran baru dan nggak cocok untuk pengawasan perbatasan,”tandasnya.

Fayakhun menambahkan, ketimbang membeli pesawat, lebih baik membeli alat komunikasi dan sensor untuk perbatasan. Secara prinsip,alat komunikasi dan sensor lebih praktis dan fungsional dalam melakukan pengawasan perbatasan. ”Kebanyakan kan penebangan liar. Itu kan masuknya dari darat. Begitu alat beratnya masuk wilayah kita,itu sensor sudah bekerja,” tandasnya.

Jawaban saya:
-Nggak tanggung-tanggung, yang saya dengar SuperTucano yang akan dibeli itu 12 unit

Kalau yang bapak permasalahkan adalah jumlah pesawat, saya juga ikut permasalahkan mengapa hanya 16 unit (dari berita yang saya dapatkan Tucano yang ingin dibeli TNI AU adalah 16, mengapa bapak ini bilang 12??) atau 1 skuadron, mengapa tidak 2 atau 3 skuadron sekaligus?? ada perbatasan dengan malaysia yang harus dijaga, begitu pula dengan perbatasan dengan papua nugini. Itu kalau ingin berbicara tentang negara lain yang memiliki perbatasan negara di darat, bagaimana dengan laut kita yang luas?? perlukah dijaga??
Read the rest of this entry »

 
32 Comments

Posted by on March 2, 2010 in Catatan Pribadi, TNI AU

 

Tags: , ,

DPR Tolak Keinginan Dephan Beli Pesawat Israel

Seorang anggota DPR RI mengatakan, Komisi I telah sepakat menolak permohonan Departemen Pertahanan (Dephan) yang ingin membeli pesawat tanpa awak atau unmanned airborne vehicle (UAV) dari Israel yang didanai dari pinjaman Bank Leumi Plc.

“Dua tahun lalu kami sudah mengingatkan Dephan untuk tidak diteruskan berdagang dengan Israel, karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu,” kata anggota Komisi I DPR Djoko Susilo ketika dihubungi per telepon dari Surabaya, Senin.

Namun, kata politisi PAN itu, Dephan tampaknya bersikeras untuk membeli pesawat tanpa awak itu sekarang, bahkan sedang dalam proses finalisasi dengan dana pinjaman senilai 16 juta dolar AS dari bank Israel cabang London itu. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on July 4, 2009 in Dephan RI

 

Tags: ,

KOMISI I DPR RI TINJAU PESAWAT TEMPUR SUKHOI

kunjngan

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Rabu (14/1) di Ruang Rapat menerima kunjungan Tim Komisi I DPR RI dipimpin wakil ketua komisi I DPR RI Drs. Guntur Sasono.

Sebelum meninjau obyek di Lanud Sultan Hasanuddin, Tim DPR RI yang berjumlah 14 orang dan 4 orang penghubung dan Marsma TNI Edy Priyono sebagai pendamping dari Dephan tersebut diawali pertemuan dan paparan oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin yang dihadiri oleh Komandan Wing 5 Kolonel Pnb. Arif Mustofa, para Kepala dinas, Komandan kesatuan, dan Pejabat Staf lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI I.B. Putu Dunia menyampaikan paparan yang diawali dengan sambutan mengatakan bahwa kami sangat berbahagia dengan adanya kehadiran bapak-bapak dari Komisi I DPR RI, karena kami yakini bahwa permasalahan-permasalahan yang diluar kemampuan kami mungkin bapak-bapak bisa membawa keatas, sehingga pelaksanaan tugas di kemudian hari akan lebih mudah, khususnya pengadaan kelengkapan dan persenjataan alutsista disamping fasilitas-fasilitas lainnya.kata komandan.
Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on January 16, 2009 in News

 

Tags: ,

Anggaran Pertahanan Bisa Ditambah

menhan juwono
ANGGOTA Komisi I (bidang pertahanan) DPR Andreas Pareira sepakat dengan usulan Departemen Pertahanan (Dephan) yang meminta penambahan alokasi anggaran pertahanan. “Dana yang ada memang sangat minim,” kata Andreas di Jakarta, Rabu (14/1).

Dua hari lalu, Dephan meminta tambahan alokasi anggaran sebesar Rp460 miliar kepada Departemen Keuangan. Alasannya, rencana pomotongan anggaran termasuk Dephan, dinilai akan mengganggu kesiapan minimum operasional TNI.

Dalam APBN 2009, alokasi dana Dephan dan TNI hanya sebesar Rp33,6 triliun. Jumlah ini turun hampir Rp2 triliun dibanding tahun sebelumnya. Direncanakan anggaran tersebut masih harus dikurangi potongan sepuluh persen pada dua hingga tiga bulan ke depan.
Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on January 16, 2009 in News

 

Tags: , ,

DPR dan Pemerasan

Di awal 2009 ini, dalam sebuah surat kabar terbitan Ibu Kota, dimuat berita tentang keinginan anggota DPR untuk membahas anggaran negara sampai pada alokasi program,proyek,dan kegiatan—yang disebut tingkat satuan tiga.

Salah seorang anggota DPR mengatakan, keterlibatan DPR membahas anggaran sampai satuan tiga sangat penting karena di situlah inti dari fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif dalam hal bujet. Dilanjutkan lagi dengan argumentasi yang sangat klise: apabila tidak melakukan pembahasan sampai dengan satuan tiga, DPR akan kembali menjadi tukang stempel seperti pada zaman Orde Baru.

Di sinilah kita menjadi sangat prihatin, karena ternyata para anggota DPR kurang atau tidak memahami benar di mana kedudukan diri mereka. DPR adalah lembaga tinggi negara,lembaga yang setara kedudukannya dengan presiden. Lembaga yang berada pada tataran ”top level” dalam manajemen suatu negara.
Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on January 5, 2009 in News

 

Tags: