Video dari Produksi: Dinas Penerangan TNI AD Persatuan Purnawirawan TNI AD

Produksi: Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Persatuan Purnawirawan TNI AD
Avemedia

 

Pemotongan Anggaran Pertahanan Berpotensi Membahayakan Negara

Departemen Pertahanan dan Mabes TNI mengadakan rapat pimpinan 2009 di Gedung Dephan, Jakarta. Panglima TNI Jenderal Djoko Susanto meminta Dephan agar mengupayakan mempertahankan alokasi anggaran operasional dari ancaman pemotongan anggaran akibat krisis global. Hal tersebut dianggap dapat membahayakan kemampuan TNI untuk melakukan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan negara.

“Menanggapi keterbatasan anggaran, panglima memberikan tanggapan untuk perlunya upayakan agar anggaran operasional TNI tahun 2009. Oleh karena, beberapa pemotongan anggaran yang dilaksanakan ditengarai akan membahayakan kemampuan TNI untuk menjaga stabilitas nasional,” kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Jakarta, Selasa (13/1).

Menurut RAPBN 2009, alokasi dana yang dianggarkan untuk Dephan dan Mabes TNI direncanakan sebesar 33,6% dari total 1000 triliun. Juwono menyatakan besaran anggaran tersebut juga tidak terlepas dari ancaman pemotongan 10% dalam dua tiga bulan ke muka. Untuk itu, pihaknya akan meminta kepada Depkeu untuk mendapat dukungan tambahan membiayai operasional TNI.

 

Dephan Minta Tambahan Anggaran Rp 460 Miliar

JAKARTA–MI: Departemen Pertahanan (Dephan) meminta tambahan alokasi anggaran sebesar Rp460 miliar untuk mendukung kesiapan operasional TNI, dari sebelumnya alokasi anggaran yang diterima pada tahun anggaran 2009 Rp33,6 triliun.

Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Dephan 2009 di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan pemotongan anggaran pertahanan pada APBN 2009 akan membahayakan kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

“Jika ada pemotongan di instansi lain, tidak berdampak pada keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara. Tetapi, jika anggaran TNI sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan negara dipotong, itu sangat berbahaya,” tuturnya.

 

Penggantian Dua Pesawat Tempur Tunggu Persetujuan Depkeu

Jakarta (ANTARA News) – Rencana penggantian dua pesawat tempur TNI Angkatan Udara (AU) yakni OV-10 Bronco dan Hawk MK-53, hingga kini masih menunggu persetujuan alokasi anggaran dari Departemen Keuangan (Depkeu).

Dirjen Sarana Pertahanan (Ranahan) Departemen Pertahanan (Dephan) Marsekal Muda TNI Eris Herryanto menjawab ANTARA News di Jakarta, Selasa, mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian terhadap spesifikasi teknik dan persyaratan operasional terkait penggantian dua pesawat tempur TNI AU tersebut.

“Namun, karena persetujuan alokasi anggaran belum turun dari Depkeu maka kami juga belum bisa menentukan jenis dan dari negara mana pengganti dua pesawat itu akan diadakan,” ujarnya.